Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2022

Partai PKS Usulkan Masa Kampanye Pemilu 2024 Diperpendek Menjadi 60-90 Hari Saja

Jakarta -  Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpendek menjadi 60-90 hari. Hal ini berbeda dengan KPU yang mengusulkan 120 hari. "Lalu mengenai usulan 120 hari masa kampanye dari KPU , saya cenderung setuju jika durasi tersebut diperpendek menjadi 60-90 hari. Prinsip pemilu mudah dan murah bagus jika diterapkan," katanya kepada wartawan, Kamis (27/1). Di sisi lain, ia memahami KPU sebagai penyelenggara menyiapkan waktu kampanye yang lama karena untuk pengadaan logistik Pemilu. Maka, diperlukan payung hukum yang memudahkan proses pengadaan logistik bila masa kampanye diperpendek. "Jika keputusan memperpendek masa kampanye diputuskan, mesti disiapkan payung hukum yang memudahkan proses pengadaan logistik. Plus perkuat pola kampanye yang memperkuat edukasi publik," ucapnya. Lebih lanjut, Mardani menitipkan pesan kepada KPU dan Bawaslu agar harus menyelesaikan peraturan untuk mensukseskan berbagai tahapan pemilu. S...

Ketua DPR RI Menggelar Rapim Dan Bamus Untuk Tetapkan Rancangan RUU TPKS

Jakarta - Pimpinan DPR RI akan menggelar rapat pimpinan (rapim) dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan nasib Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), pada hari ini, Kamis (13/1/2022). Ketua DPR Puan Maharani menyebut, rapim dan rapat Bamus adalah mekanisme wajib sebelum RUU tersebut bisa dibawa ke paripurna. "Hari Kamis kami pimpinan akan melaukan Rapim dan Bamus. Memang seperti itu mekanismenya, sebelum paripurna kami harus melakukan rapim dan bamus yang diwakili oleh 9 fraksi yang ada di DPR RI,"kata Puan Maharani pada Rabu (12/1/2022). Hasil dari Rapim dan Bamus hari ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR. "Insyaallah agenda tersebut akan kami bawa ke Rapur tanggal 18 Januari,"kata dia. Politikus PDIP itu menyebut perjalanan RUU TPKS menjadi undang-undang masih cukup panjang. Setelah menjadi RUU inisiatif DPR, RUU tersebut masih harus digodok bersama pemerintah ...