stinyilene

Jakarta - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, menyambut positif soal rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan menyerahkan surat presiden atau surpres terkait RUU Ibu Kota Negara( IKN) baru ke DPR RI. Meski demikian, menurut dia, rencana pembangunan IKN ke Kalimantan Timur membutuhkan payung hukum yaitu salah satunya melalui Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN. Hal ini disampaikannya pada discussion forum Stadium General Kongres II Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA-KAMMI) di Jakarta, Sabtu 28 Agustus 2021. "Gagasan besar Presiden Jokowi ini harus dijadikan contoh praktis betapa untuk memastikan kesinambungan rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru itu, bangsa kita sangat membutuhkan payung hukum yang lebih kokoh untuk hadirnya ketentuan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN," kata Basarah dalam keterangannya, Minggu (29/08/2021). "Tanpa PPHN, siapa yang akan menjamin presiden terpilih tahun 2024 nanti benar-benar ...

Jakarta -  Komisi X DPR RI menyoroti jumlah siswa yang tak memperoleh bantuan subsidi kuota web dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek). Angkanya tak sedikit, dikatakan Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan jumlahnya mencapai 21 juta siswa. Menurut anggota legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan itu, dirinya menyesalkan adanya fakta tersebut. Ia menganggap hal itu mengganggu rasa keadilannya. "Yang mengganggu rasa keadilan itu dampaknya kepada masyarakat, kepada peserta didik. Ketika kita bicara ada peserta didik yang 21,4 juta peserta didik PAUD sampai SMA yang tidak menerima kuota tersebut, itu bukan sekadar angka," ujar Putra dalam Raker bersama Kemendikbudristek, Rabu (25/8). Ia membayangkan bagaimana perasaan jutaan peserta didik yang mestinya mendapatkan bantuan itu ternyata malah tidak dapat. "Nah ini namanya rasa keadilan, kalau Mbak Esti bilang namanya Roso. Kami hadir untuk mewakili roso itu," katanya. Sement...

Jakarta - Dalam konferensi pers pertama sejak menguasai ibukota Afghanistan, Taliban memberikan jaminan untuk menghormati hak-hak kaum perempuan "dalam batas-batas ajaran Islam". Mereka mengatakan perempuan berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, namun seperti apa kehidupan di bawah pemerintahan Taliban masih belum jelas. Banyak perempuan Afghanistan menyatakan ketakutan akan kembalinya aturan hukum represif yang pernah diterapkan pemerintahan Taliban sebelumnya. Berbagai organisasi internasional juga telah menyatakan keprihatinan serupa. "Taliban telah merenggut setiap harapan dari kaum perempuan Afghanistan,"ujar aktivis hak-hak perempuan Hoda Raha yang dihubungi di Kabul. "Kami kaum perempuan Afghanistan sangat bingung dengan apa yang terjadi di sini," katanya kepada ABC Information. "Bagaimana mungkin dunia bisa mempercayai Taliban, yang sangat bisa diketahui dari masa lalu mereka," ujarnya. Juru bicara Taliban telah...

Jakarta - Ada-ada saja kelakuan lima anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang ditangkap saat razia PPKM di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut). Kelima anggota DPRD itu dinyatakan positif narkoba dan diamankan bersama wanita. Awalnya polisi menangkap 17 orang, termasuk 5 anggota DPRD Labura, di salah satu ruangan karaoke pada sebuah hotel di Kisaran, Kabupaten Asahan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kelima anggota DPRD tersebut berinisial JS, ABDOMINAL, KAP, GK, dan PG. "Benar, diserahkan oleh tim razia PPKM. Masih penyidikan," kata Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Nasri Ginting kepada wartawan, Sabtu (7/8) malam. Razia dilakukan kemarin dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB. Dalam penangkapan tersebut, lanjut Nasri, tim gabungan juga menemukan narkoba berjenis pil ekstasi sehingga penanganan juga melibatkan Satuan Reserse Narkoba. "Ditindaklanjuti, ditemukan barang bukti pecahan ekstasi," katanya. Polisi Amankan Ekstasi di Rua...