Sikap Tidak Pantas Yang Dilakukan Oleh Moeldoko Selaku KSP Yang Tidak Patut di Jadikan Contoh

Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra keheranan atas sikap perilaku Kepala Staf Presiden Moeldoko yang dianggapnya tidak patut dan tidak bermoral.

Masalahnya, Moeldoko dinilai masih terus berusaha mengusik legalitas Partai Demokrat versi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Moeldoko tidak layak dijadikan contoh dengan menjadi begal politik, berusaha merampas kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, secara ilegal, melanggar norma-norma kepatutan dan aturan hukum,"kata pria karib disapa Zaky ini melalui keterangan tertulis diterima, Minggu (14/11).

Dia juga menegaskan, Moeldoko dengan sikap yang mengintervensi legalitas Partai Demokrat, tidak menghargai dan menjaga nama baik Presiden Joko Widodo sebab sudah mempercayakan posisi sestrategis KSP.

"Moeldoko selaku KSP bukannya fokus bantu Presiden, malah kerja paruh waktu (part time) berusaha merebut kepemimpinan sah Partai Demokrat di bawah ketum AHY dengan cara ilegal,"kritik Zaky.

Zaky berharap, Moeldoko bisa fokus kembali terhadap tugasnya selaku KSP dan tidak mencari celah untuk mengambil kekuasaan atas Partai Demokrat.

"Langkah Moeldoko begini malah membuat susah Presiden. Jadi beban ini kelakuan Moeldoko bagi Presiden. Fokus kerja 100 persen saja belum tentu menunjukkan kinerja yang baik, apalagi banyak sambilan begini?,"Zaky menandasi.

Kisruh antara Moeldoko dan Partai Demokrat kubu AHY masih belum usai. Diketahui, usai gugatan AD/ART diajukan kubu Moeldok ditolak PTUN, langkahnya dengan menjadikan Yusril Kuasa Hukum untuk gugatan senada di Mahkamah Agung juga bernasib sama.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR Mengupayakan Rancangan RUU TPKS Akan Masuk Dalam Sidang Paripurna, Kamis 16 Desember 2021

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimim Iskandar mengatakan DPR akan mengupayakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masuk dalam rapat paripurna penutupan Masa Sidang II Tahun 2021-2022 pada Kamis 16 Desember 2021. Ia menyebut pihaknya akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) terkait RUU TPKS. "Besok adalah paripurna terakhir yang mengakhiri masa persidangan terakhir. Saya berharap hari ini bisa Bamus, tapi saya belum bisa pastikan teknisnya udah siap atau belum," ujar Cak Imin kepada wartawan, Rabu (15/12/2021). Cak Imin menyebut Bamus sebagai salah satu syarat agar RUU bisa dibawa ke paripurna. Sementara untuk menyelenggarakan Bamus salah satu syarat adalah kehadiran pimpinan DPR dan fraksi. "Ya kelengkapan kehadiran saja,"kata dia. Selesai Disusun Sebelumnya, draf RUU TPKS telah selesai disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sebanyak tujuh dari sembilan fraksi menyetujui draf yang disusun tenaga ahli (TA...
Baca selengkapnya

Terkait Dalam KTT COP26 di Galsgow, PKB Siap Dukung Presiden Jokowi Untuk Selamatkan Alam

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, pihaknya memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyelamatkan alam sebagaimana disampaikan dalam KTT COP26 di Glasgow beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Talkshow Bersama Pelaku Usaha bertajuk 'Meningkatkan Pendapatan Ekonomi dan Komitmen Menjaga Lingkungan', Senin, 8 November 2021. "Kita dukung Pak Jokowi menjadi pahlawan dunia dalam menyelamatkan bumi ini,"kata dia dalam keterangannya. Cak Imin memandang, Indonesia memiliki kedudukan khusus dan dapat memainkan peran penting dan utama dalam mendinginkan suhu bumi. Sudah banyak bukti bahwa fenomena alam di belahan dunia terjadi. "Kita menjadi paru-paru dunia, karena hutan alam kita dan hutan mangrove kita, akan dan telah menyerap karbon dalam skala raksasa,"kata dia. Cak Imin menilai perubahan iklim hanya dapat diatasi dengan dua cara, yaitu peru...
Baca selengkapnya

Demokrat: Etika Politik, Jika Penguasa Yang Sedang Berkuasa Tidak Boleh Bandingkan Dengan Penguasa Dahulu

Jakarta - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, Partai Demokrat berpegang pada fatsun politik bahwa penguasa yang sedang berkuasa tidak patut menjelekan penguasa pendahulu. Persoalan pandemi seharusnya menjadi fokus bersama dan saling evaluasi ketimbang membandingkan kepemimpinan era sebelumnya. Menurut Kamhar, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin, Demokrat tidak menghakimi pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. "Kami berpegang pada fatsun etika politik berbangsa dan bernegara bahwa penguasa yang sedang berkuasa tak patut dan tak pantas untuk menjelek-jelekkan penguasa pendahulunya,"ujar Kamhar kepada wartawan, Rabu (27/10). Saat ini, menurut Kamhar, negara masih diterpa berbagai masalah akibat pandemi Covid-19. Seharusnya semua pihak saling berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. "Negara dan rakyat kita sedang diterpa berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19, semestinya semua elemen ba...
Baca selengkapnya