DPR Mengupayakan Rancangan RUU TPKS Akan Masuk Dalam Sidang Paripurna, Kamis 16 Desember 2021

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimim Iskandar mengatakan DPR akan mengupayakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masuk dalam rapat paripurna penutupan Masa Sidang II Tahun 2021-2022 pada Kamis 16 Desember 2021.

Ia menyebut pihaknya akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) terkait RUU TPKS.

"Besok adalah paripurna terakhir yang mengakhiri masa persidangan terakhir. Saya berharap hari ini bisa Bamus, tapi saya belum bisa pastikan teknisnya udah siap atau belum," ujar Cak Imin kepada wartawan, Rabu (15/12/2021).

Cak Imin menyebut Bamus sebagai salah satu syarat agar RUU bisa dibawa ke paripurna. Sementara untuk menyelenggarakan Bamus salah satu syarat adalah kehadiran pimpinan DPR dan fraksi. "Ya kelengkapan kehadiran saja,"kata dia.

Selesai Disusun

Sebelumnya, draf RUU TPKS telah selesai disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sebanyak tujuh dari sembilan fraksi menyetujui draf yang disusun tenaga ahli (TA) Baleg.

Baleg menargetkan draf bisa disampaikan dan disahkan dalam rapat paripurna penutupan Masa Sidang II Tahun 2021-2022.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Terkait Dalam KTT COP26 di Galsgow, PKB Siap Dukung Presiden Jokowi Untuk Selamatkan Alam

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, pihaknya memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyelamatkan alam sebagaimana disampaikan dalam KTT COP26 di Glasgow beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Talkshow Bersama Pelaku Usaha bertajuk 'Meningkatkan Pendapatan Ekonomi dan Komitmen Menjaga Lingkungan', Senin, 8 November 2021. "Kita dukung Pak Jokowi menjadi pahlawan dunia dalam menyelamatkan bumi ini,"kata dia dalam keterangannya. Cak Imin memandang, Indonesia memiliki kedudukan khusus dan dapat memainkan peran penting dan utama dalam mendinginkan suhu bumi. Sudah banyak bukti bahwa fenomena alam di belahan dunia terjadi. "Kita menjadi paru-paru dunia, karena hutan alam kita dan hutan mangrove kita, akan dan telah menyerap karbon dalam skala raksasa,"kata dia. Cak Imin menilai perubahan iklim hanya dapat diatasi dengan dua cara, yaitu peru...
Baca selengkapnya

Demokrat: Etika Politik, Jika Penguasa Yang Sedang Berkuasa Tidak Boleh Bandingkan Dengan Penguasa Dahulu

Jakarta - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, Partai Demokrat berpegang pada fatsun politik bahwa penguasa yang sedang berkuasa tidak patut menjelekan penguasa pendahulu. Persoalan pandemi seharusnya menjadi fokus bersama dan saling evaluasi ketimbang membandingkan kepemimpinan era sebelumnya. Menurut Kamhar, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin, Demokrat tidak menghakimi pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. "Kami berpegang pada fatsun etika politik berbangsa dan bernegara bahwa penguasa yang sedang berkuasa tak patut dan tak pantas untuk menjelek-jelekkan penguasa pendahulunya,"ujar Kamhar kepada wartawan, Rabu (27/10). Saat ini, menurut Kamhar, negara masih diterpa berbagai masalah akibat pandemi Covid-19. Seharusnya semua pihak saling berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. "Negara dan rakyat kita sedang diterpa berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19, semestinya semua elemen ba...
Baca selengkapnya