DPR Mengupayakan Rancangan RUU TPKS Akan Masuk Dalam Sidang Paripurna, Kamis 16 Desember 2021

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimim Iskandar mengatakan DPR akan mengupayakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masuk dalam rapat paripurna penutupan Masa Sidang II Tahun 2021-2022 pada Kamis 16 Desember 2021.

Ia menyebut pihaknya akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) terkait RUU TPKS.

"Besok adalah paripurna terakhir yang mengakhiri masa persidangan terakhir. Saya berharap hari ini bisa Bamus, tapi saya belum bisa pastikan teknisnya udah siap atau belum," ujar Cak Imin kepada wartawan, Rabu (15/12/2021).

Cak Imin menyebut Bamus sebagai salah satu syarat agar RUU bisa dibawa ke paripurna. Sementara untuk menyelenggarakan Bamus salah satu syarat adalah kehadiran pimpinan DPR dan fraksi. "Ya kelengkapan kehadiran saja,"kata dia.

Selesai Disusun

Sebelumnya, draf RUU TPKS telah selesai disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sebanyak tujuh dari sembilan fraksi menyetujui draf yang disusun tenaga ahli (TA) Baleg.

Baleg menargetkan draf bisa disampaikan dan disahkan dalam rapat paripurna penutupan Masa Sidang II Tahun 2021-2022.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketum Demokrat Sebut Jika Memang Dari Awal Moeldoko Ingin Mengambil Alih Partai Demokrat

Jakarta - Gugatan KLB Demokrat kubu Moeldoko terhadap Menteri Hukum dan HAM ditolak PTUN Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, keputusan PTUN memperkuat demokrasi Indonesia. "Keputusan hukum ini memberi pesan hangat bagi demokrasi kita, sebagai tanda kemenangan bagi rakyat,"kata AHY dalam konpers daring, Rabu (24/11/2021). AHY menyebut sejak awal Moeldoko memang berniat mengambil alih Partai Demokrat, meski awalnnya Moeldoko membantah namun kini terbukti. "Tiba-tiba tanpa izin Presiden, ia hadir di KLB ilegal. Kemudian permohonan kepengurusan dari hasil KLB ilegal itu ditolak oleh Kemenkumham, maka tidak bisa lagi dibilang KSP Moeldoko tidak serius untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat,"tegas dia. Meski telah kalah dalam gugatan, AHY mengaku telah diberi banyak nasihat bahwa Moeldoko akan terus berusaha mengambilalih Demokrat. "Saya pribadi sempat diberi peringatan oleh senior-senior saya ...
Baca selengkapnya

Kondisi Haji Lulung Hingga Kini Masih Tak Sadarkan Diri, Usai Dikabarkan Terkena Serangan Jantung

Jakarta - Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung dikabarkan mendapat serangan jantung. Dia dirawat di ICVCU (Intensive Cardiovascular Care Unit) dan sedang tidak sadarkan diri. Kabar tersebut disampaikan Ketum PAN Zulkifli Hasan lewat akun instgram miliknya @zul. hasan. "Hari ini saya menjenguk sahabat dan saudara kita semua, Haji Lulung. Beberapa hari lalu beliau dikabarkan mendapat serangan jantung berulang dan dirawat di ICVCU (Intensive Cardiovascular Care Unit) RS Harapan kita dan tak sadarkan diri,"tulis Zulhas, Kamis (3/12). Zulhas menyebut kini keadaan Lulung mulai sadar. Meski Lulung telah keluar dari PAN, Zulhas memastikan silahturahmi dengan Lulung tetap baik. "Alhamdulillah tadi saat saya dan Ketua DPW PAN DKI Eko Patrio menjenguk, Haji Lulung mulai siuman. Kita doakan segera sembuh dan pulih kembali. Saya katakan tadi kepada beliau: Persaudaraan harus selalu di atas politik,"ujar dia. Selain itu, Zulhas juga mendoaka...
Baca selengkapnya

Partai PKS Usulkan Masa Kampanye Pemilu 2024 Diperpendek Menjadi 60-90 Hari Saja

Jakarta -  Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpendek menjadi 60-90 hari. Hal ini berbeda dengan KPU yang mengusulkan 120 hari. "Lalu mengenai usulan 120 hari masa kampanye dari KPU , saya cenderung setuju jika durasi tersebut diperpendek menjadi 60-90 hari. Prinsip pemilu mudah dan murah bagus jika diterapkan," katanya kepada wartawan, Kamis (27/1). Di sisi lain, ia memahami KPU sebagai penyelenggara menyiapkan waktu kampanye yang lama karena untuk pengadaan logistik Pemilu. Maka, diperlukan payung hukum yang memudahkan proses pengadaan logistik bila masa kampanye diperpendek. "Jika keputusan memperpendek masa kampanye diputuskan, mesti disiapkan payung hukum yang memudahkan proses pengadaan logistik. Plus perkuat pola kampanye yang memperkuat edukasi publik," ucapnya. Lebih lanjut, Mardani menitipkan pesan kepada KPU dan Bawaslu agar harus menyelesaikan peraturan untuk mensukseskan berbagai tahapan pemilu. S...
Baca selengkapnya