Beredar Surat Pelaksanaan HUT Partai Demokrat Tercantum Moeldoko, Iti Siap Membubarkan Acara Ilegal Tersebut

Jakarta - Beredar surat bertuliskan Pendiri Partai Demokrat dengan warna biru di tengah kertas. Kemudian di sisinya terdapat lambang partai mercy. Tepat di bawah tulisan besar itu, terdapat kalimat Panitia Pelaksanaan HUT ke-20 Partai Demokrat.

Masih dalam surat yang sama, juga tercantum nama Kepala Staf Presiden (KSP), Moledoko yang akan memberikan sambutan. Kemudian ada juga nama Marzuki Ali, R. M. Rompas dan M. Darmizal.

Dalam surat yang ditandatangani Djoko Setyo Widodo selaku Ketua Panitia dan Jackson Luntungan sebagai sekretarisny itu tertera acara akan berlangsung di Resort JHL Solitaire, Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada Jumat malam, 10 September 2021, pukul 19.00 WIB.

Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya mengaku kini tengah bersiaga di sekitar lokasi acara, bersama pengurus DPD, DPC hingga anggota DPRD Tangerang Raya dan Banten.

"Jika acara tersebut masih tetap dilaksanakan, maka akan banyak kader dan simpatisan Demokrat Banten datang ke lokasi acara itu. Itu adalah program Demokrat abal-abal, karena ada nama Moeldoko di situ. Demokrat yang sah yang diketuai oleh Ketum kami, Mas AHY,"kata Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya, Jumat (10/09/2021).

Saat ini Iti mengaku masih berupaya menangkan kader dan simpatisan Demokrat, agar tidak melakukan tindakan anarkis dan termakan provokasi. Dia juga meminta pemerintah pusat dan kepolisian untuk membubarkan schedule yang tidak sah tersebut.

"Kita minta polisi dan pemerintah pusat bertindak tegas, larang dan bubarkan acara tersebut agar tidak membuat kegaduhan,"ujarnya. 

Tahan Kader Dayang ke Lokasi

Sementara itu Anggota DPR RI Zulkifli meminta kepolisian segera membubarkan acara tersebut. Karena menurut aturan hukum, Partai Demokrat pimpinan AHY yang legal. Sehingga acara yang rencananya dihadiri Moeldoko dianggapnya ilegal.

Saat ini, dia, pimpinan DPD dan seluruh ketua DPC Demokrat Tangerang Raya masih berupaya menahan kedatangan kader dan simpatisan ke lokasi acara. Karena khawatir terjadi keributan.

"Secara status hukum, kepemimpinan yang sah telah di jelaskan kemenkumham, kepemimpinan Mas AHY. Bubarkan saja, karena konstitusinya tidak jelas, dan secara legalitas juga tidak jelas.

Saya meminta kepolisian, untuk menghentikan juga kegiatan hari ini, karena sudah bersifat ilegal, kalau acara tetap berlangsung, kami khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi,"kata Zulkifli, Jumat (10/09/2021).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketum Demokrat Sebut Jika Memang Dari Awal Moeldoko Ingin Mengambil Alih Partai Demokrat

Jakarta - Gugatan KLB Demokrat kubu Moeldoko terhadap Menteri Hukum dan HAM ditolak PTUN Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, keputusan PTUN memperkuat demokrasi Indonesia. "Keputusan hukum ini memberi pesan hangat bagi demokrasi kita, sebagai tanda kemenangan bagi rakyat,"kata AHY dalam konpers daring, Rabu (24/11/2021). AHY menyebut sejak awal Moeldoko memang berniat mengambil alih Partai Demokrat, meski awalnnya Moeldoko membantah namun kini terbukti. "Tiba-tiba tanpa izin Presiden, ia hadir di KLB ilegal. Kemudian permohonan kepengurusan dari hasil KLB ilegal itu ditolak oleh Kemenkumham, maka tidak bisa lagi dibilang KSP Moeldoko tidak serius untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat,"tegas dia. Meski telah kalah dalam gugatan, AHY mengaku telah diberi banyak nasihat bahwa Moeldoko akan terus berusaha mengambilalih Demokrat. "Saya pribadi sempat diberi peringatan oleh senior-senior saya ...
Baca selengkapnya

Kondisi Haji Lulung Hingga Kini Masih Tak Sadarkan Diri, Usai Dikabarkan Terkena Serangan Jantung

Jakarta - Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung dikabarkan mendapat serangan jantung. Dia dirawat di ICVCU (Intensive Cardiovascular Care Unit) dan sedang tidak sadarkan diri. Kabar tersebut disampaikan Ketum PAN Zulkifli Hasan lewat akun instgram miliknya @zul. hasan. "Hari ini saya menjenguk sahabat dan saudara kita semua, Haji Lulung. Beberapa hari lalu beliau dikabarkan mendapat serangan jantung berulang dan dirawat di ICVCU (Intensive Cardiovascular Care Unit) RS Harapan kita dan tak sadarkan diri,"tulis Zulhas, Kamis (3/12). Zulhas menyebut kini keadaan Lulung mulai sadar. Meski Lulung telah keluar dari PAN, Zulhas memastikan silahturahmi dengan Lulung tetap baik. "Alhamdulillah tadi saat saya dan Ketua DPW PAN DKI Eko Patrio menjenguk, Haji Lulung mulai siuman. Kita doakan segera sembuh dan pulih kembali. Saya katakan tadi kepada beliau: Persaudaraan harus selalu di atas politik,"ujar dia. Selain itu, Zulhas juga mendoaka...
Baca selengkapnya

Partai PKS Usulkan Masa Kampanye Pemilu 2024 Diperpendek Menjadi 60-90 Hari Saja

Jakarta -  Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpendek menjadi 60-90 hari. Hal ini berbeda dengan KPU yang mengusulkan 120 hari. "Lalu mengenai usulan 120 hari masa kampanye dari KPU , saya cenderung setuju jika durasi tersebut diperpendek menjadi 60-90 hari. Prinsip pemilu mudah dan murah bagus jika diterapkan," katanya kepada wartawan, Kamis (27/1). Di sisi lain, ia memahami KPU sebagai penyelenggara menyiapkan waktu kampanye yang lama karena untuk pengadaan logistik Pemilu. Maka, diperlukan payung hukum yang memudahkan proses pengadaan logistik bila masa kampanye diperpendek. "Jika keputusan memperpendek masa kampanye diputuskan, mesti disiapkan payung hukum yang memudahkan proses pengadaan logistik. Plus perkuat pola kampanye yang memperkuat edukasi publik," ucapnya. Lebih lanjut, Mardani menitipkan pesan kepada KPU dan Bawaslu agar harus menyelesaikan peraturan untuk mensukseskan berbagai tahapan pemilu. S...
Baca selengkapnya