Menjelang Pilkada 2024, PKB Tak Masalah PJ Kepala Daerah Dijabat TNI Atau Polri

Jakarta - Politikus PKB Luqman Hakim mengatakan, menjelang Pilkada 2024 maka pemimpin daerah yang akan habis di tahun 2022 dan 2023 akan segera digantikan oleh penjabat (Pj) kepala daerah. Dia pun tak masalah jika posisi tersebut dijabat oleh TNI dan Polri.

"Sepanjang ketentuan dalam UU nomor 10 Tahun 2016 yang saya sebutkan di atas terpenuhi, tidak ada masalah. Pj kepala daerah yang berasal dari TNI/Polri, bisa dipertimbangkan untuk memimpin daerah-daerah yang tingkat ancaman gangguan ketertiban sosialnya tinggi,"kata dia saat dikonfirmasi, Senin (27/9/2021).

Anggota Komisi II DPR RI ini menuturkan hal tersebut bukanlah barang baru untuk di Pilkada 2024. Ini pernah terjadi pada Pilkada sebelumnya di Jawa Barat dan Aceh.

"Apakah penunjukkan Pj kepala daerah dari TNI/Polri ini melanggar aturan? Jawabannya tergantung apakah di dalam organisasi TNI/Polri ada struktur Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,"tutur Luqman.

"Kalau ada, berarti tidak melanggar aturan. Atau, apakah Anggota TNI/Polri yang ditugaskan menjadi Pj kepala daerah sedang menjabat di Jabatan Tinggi Madya/Pratama di Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintah,"sambungnya.

Luqman melanjutkan, di UU 10 tahun 2016 hanya disebutkan Pj Gubernur berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pj Bupati/Walikota berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tidak disebut khusus berasal dari ASN.

"Jadi, jika pertanyaannya harus perwira bintang berapa, maka kembali pada aturan apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan bagi seseorang untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama di atas,"kata dia.

Optimis Netral

Luqman menyadari ada potensi baik TNI dan Polri diberi tugas tambahan untuk ikut campur terkait suksesi salah satu paslon di Pilkada 2024.

"Siapa yang bisa memberi tugas tambahan itu? Tentu pihak yang memiliki kekuasaan menunjuk dan menetapkan Pj kepala daerah,"kata dia.

Karena itu, dibutuhkan sikap dan tindakan tegas dari semua pihak yang memiliki wewenang untuk menegakkan dan memberi sanksi tegas jika terjadi pelanggaran aturan yang dilakukan Pj kepala daerah terkait keberpihakan politik yang menguntungkan orang/kelompok politik tertentu.

"Saya optimis Pj kepala daerah akan bersikap netral dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Saya percaya Presiden dan Mendagri akan betul-betul memberi arahan dan perintah tegas kepada Pj kepala daerah agar bersikap netral dan tidak memihak salah satu kontestan dalam Pemilu dan Pilkada 2024," kata Luqman.

Dia kembali menambahkan, pengisian Pj Kepala Daerah harus mengikuti norma yang diatur Pasal 201 Ayat (10) dan (11) UU nomor 10 tahun 2016. Dimana, jelas termaktub untuk Pj Gubernur berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan untuk Pj Bupati/Walikota berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

"Saya berharap nantinya Presiden dan Mendagri dalam menunjuk Pj kepala daerah, selain harus sesuai dengan aturan, juga memperhatikan kebutuhan spesifik masing-masing daerah,"kata Luqman.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketum Demokrat Sebut Jika Memang Dari Awal Moeldoko Ingin Mengambil Alih Partai Demokrat

Jakarta - Gugatan KLB Demokrat kubu Moeldoko terhadap Menteri Hukum dan HAM ditolak PTUN Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, keputusan PTUN memperkuat demokrasi Indonesia. "Keputusan hukum ini memberi pesan hangat bagi demokrasi kita, sebagai tanda kemenangan bagi rakyat,"kata AHY dalam konpers daring, Rabu (24/11/2021). AHY menyebut sejak awal Moeldoko memang berniat mengambil alih Partai Demokrat, meski awalnnya Moeldoko membantah namun kini terbukti. "Tiba-tiba tanpa izin Presiden, ia hadir di KLB ilegal. Kemudian permohonan kepengurusan dari hasil KLB ilegal itu ditolak oleh Kemenkumham, maka tidak bisa lagi dibilang KSP Moeldoko tidak serius untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat,"tegas dia. Meski telah kalah dalam gugatan, AHY mengaku telah diberi banyak nasihat bahwa Moeldoko akan terus berusaha mengambilalih Demokrat. "Saya pribadi sempat diberi peringatan oleh senior-senior saya ...
Baca selengkapnya

Kondisi Haji Lulung Hingga Kini Masih Tak Sadarkan Diri, Usai Dikabarkan Terkena Serangan Jantung

Jakarta - Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung dikabarkan mendapat serangan jantung. Dia dirawat di ICVCU (Intensive Cardiovascular Care Unit) dan sedang tidak sadarkan diri. Kabar tersebut disampaikan Ketum PAN Zulkifli Hasan lewat akun instgram miliknya @zul. hasan. "Hari ini saya menjenguk sahabat dan saudara kita semua, Haji Lulung. Beberapa hari lalu beliau dikabarkan mendapat serangan jantung berulang dan dirawat di ICVCU (Intensive Cardiovascular Care Unit) RS Harapan kita dan tak sadarkan diri,"tulis Zulhas, Kamis (3/12). Zulhas menyebut kini keadaan Lulung mulai sadar. Meski Lulung telah keluar dari PAN, Zulhas memastikan silahturahmi dengan Lulung tetap baik. "Alhamdulillah tadi saat saya dan Ketua DPW PAN DKI Eko Patrio menjenguk, Haji Lulung mulai siuman. Kita doakan segera sembuh dan pulih kembali. Saya katakan tadi kepada beliau: Persaudaraan harus selalu di atas politik,"ujar dia. Selain itu, Zulhas juga mendoaka...
Baca selengkapnya

Partai PKS Usulkan Masa Kampanye Pemilu 2024 Diperpendek Menjadi 60-90 Hari Saja

Jakarta -  Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpendek menjadi 60-90 hari. Hal ini berbeda dengan KPU yang mengusulkan 120 hari. "Lalu mengenai usulan 120 hari masa kampanye dari KPU , saya cenderung setuju jika durasi tersebut diperpendek menjadi 60-90 hari. Prinsip pemilu mudah dan murah bagus jika diterapkan," katanya kepada wartawan, Kamis (27/1). Di sisi lain, ia memahami KPU sebagai penyelenggara menyiapkan waktu kampanye yang lama karena untuk pengadaan logistik Pemilu. Maka, diperlukan payung hukum yang memudahkan proses pengadaan logistik bila masa kampanye diperpendek. "Jika keputusan memperpendek masa kampanye diputuskan, mesti disiapkan payung hukum yang memudahkan proses pengadaan logistik. Plus perkuat pola kampanye yang memperkuat edukasi publik," ucapnya. Lebih lanjut, Mardani menitipkan pesan kepada KPU dan Bawaslu agar harus menyelesaikan peraturan untuk mensukseskan berbagai tahapan pemilu. S...
Baca selengkapnya