Postingan

Menjelang Pilkada 2024, PKB Tak Masalah PJ Kepala Daerah Dijabat TNI Atau Polri

Jakarta - Politikus PKB Luqman Hakim mengatakan, menjelang Pilkada 2024 maka pemimpin daerah yang akan habis di tahun 2022 dan 2023 akan segera digantikan oleh penjabat (Pj) kepala daerah. Dia pun tak masalah jika posisi tersebut dijabat oleh TNI dan Polri. "Sepanjang ketentuan dalam UU nomor 10 Tahun 2016 yang saya sebutkan di atas terpenuhi, tidak ada masalah. Pj kepala daerah yang berasal dari TNI/Polri, bisa dipertimbangkan untuk memimpin daerah-daerah yang tingkat ancaman gangguan ketertiban sosialnya tinggi,"kata dia saat dikonfirmasi, Senin (27/9/2021). Anggota Komisi II DPR RI ini menuturkan hal tersebut bukanlah barang baru untuk di Pilkada 2024. Ini pernah terjadi pada Pilkada sebelumnya di Jawa Barat dan Aceh. "Apakah penunjukkan Pj kepala daerah dari TNI/Polri ini melanggar aturan? Jawabannya tergantung apakah di dalam organisasi TNI/Polri ada struktur Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,"tutur Luqman. ...

Diyakini Memiliki Perubahan DPC Demokrat Flores Timur Mendukung Leo Lelo

Jakarta - Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan digelar pada 24 September 2021 mendatang di Kupang. Sebanyak dua kandidat yang akan mendapatkan dukungan dari 22 DPC dalam Musda kali ini yakni, Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore dan Leonardus Lelo, anggota DPRD NTT dari partai Demokrat. Dukungan dari ketua-ketua DPC pun mulai mengalir ke dua kandidat ini, termasuk DPC Partai Demokrat Kabupaten Flores Timur (Flotim). Ketua DPC Partai Demokrat Flotim, Yohanes Paru mengaku siap mendukung Leonardus Lelo dalam Musda kali ini. Menurut dia, alasan DPC Flotim mendukung Leonardus Lelo karena melihat kondisi riil partai Demokrat dalam perolehan kursi legislatif yang tidak signifikan di masa kepemimpinan sebelumnya. "DPC Demokrat Flotim mendukung Leonardus Lelo karena tingkat keberhasilan pemimpin sebelumnya. Misalnya, perolehan kursi tidak signifikan untuk dapil wilayah kita dan lainnya. Sejak kepemimpinan Jefri Riwu Kore, malah berkur...

Beredar Surat Pelaksanaan HUT Partai Demokrat Tercantum Moeldoko, Iti Siap Membubarkan Acara Ilegal Tersebut

Jakarta - Beredar surat bertuliskan Pendiri Partai Demokrat dengan warna biru di tengah kertas. Kemudian di sisinya terdapat lambang partai mercy. Tepat di bawah tulisan besar itu, terdapat kalimat Panitia Pelaksanaan HUT ke-20 Partai Demokrat. Masih dalam surat yang sama, juga tercantum nama Kepala Staf Presiden (KSP), Moledoko yang akan memberikan sambutan. Kemudian ada juga nama Marzuki Ali, R. M. Rompas dan M. Darmizal. Dalam surat yang ditandatangani Djoko Setyo Widodo selaku Ketua Panitia dan Jackson Luntungan sebagai sekretarisny itu tertera acara akan berlangsung di Resort JHL Solitaire, Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada Jumat malam, 10 September 2021, pukul 19.00 WIB. Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya mengaku kini tengah bersiaga di sekitar lokasi acara, bersama pengurus DPD, DPC hingga anggota DPRD Tangerang Raya dan Banten. "Jika acara tersebut masih tetap dilaksanakan, maka akan banyak kader dan simpatisan Demokrat Banten datang k...

Penjelasan Relawan Jokowi Mania (Joman), Jokowi Akan Segera Melakukan Reshuffle Kabinet

Jakarta - Ketua Umum relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer meyakini Presiden Jokowi bakal segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Dia pun menyinggung menteri Jokowi sebagai 'brutus'. Tidak faithful kepada presiden. "Kalau kabinet yang tidak devoted kita sudah tahu dari awal, kan mereka pada 'brutus'. Mereka memang oriented-nya pertama nyari duit, ngegarong di pemerintahan Jokowi, Jokowi sudah tahu itu," katanya kepada wartawan pekan lalu. Menurut dia, Jokowi akan melakukan reshuffle pada Oktober atau September mendatang. Salah satunya untuk mengakomodir dukungan PAN di dalam kabinet. "Kalau enggak September ini atau Oktober ini kan ada reshuffle besar-besaran,"katanya. Ada dua menteri yang disebutkan Noel yang pasti terkena reshuffle. Sebab, menurutnya dua menteri ini kerap sekali melakukan tindakan yang salah dan merugikan pemerintahan Jokowi. Satu di antaranya Mensesneg Pratikno dan Menteri Perdagangan M Luthfi....

Untuk Rencana Pemindahan Ibukota Harus di Pagari Dengan PPHN Agar Terjamin

Jakarta - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, menyambut positif soal rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan menyerahkan surat presiden atau surpres terkait RUU Ibu Kota Negara( IKN) baru ke DPR RI. Meski demikian, menurut dia, rencana pembangunan IKN ke Kalimantan Timur membutuhkan payung hukum yaitu salah satunya melalui Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN. Hal ini disampaikannya pada discussion forum Stadium General Kongres II Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA-KAMMI) di Jakarta, Sabtu 28 Agustus 2021. "Gagasan besar Presiden Jokowi ini harus dijadikan contoh praktis betapa untuk memastikan kesinambungan rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru itu, bangsa kita sangat membutuhkan payung hukum yang lebih kokoh untuk hadirnya ketentuan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN," kata Basarah dalam keterangannya, Minggu (29/08/2021). "Tanpa PPHN, siapa yang akan menjamin presiden terpilih tahun 2024 nanti benar-benar ...

DPR Mengungkapkan Ada Sekitar 21,4 Juta Siswa Tak Dapat Kouta Internet Selama Pandemi

Jakarta -  Komisi X DPR RI menyoroti jumlah siswa yang tak memperoleh bantuan subsidi kuota web dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek). Angkanya tak sedikit, dikatakan Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan jumlahnya mencapai 21 juta siswa. Menurut anggota legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan itu, dirinya menyesalkan adanya fakta tersebut. Ia menganggap hal itu mengganggu rasa keadilannya. "Yang mengganggu rasa keadilan itu dampaknya kepada masyarakat, kepada peserta didik. Ketika kita bicara ada peserta didik yang 21,4 juta peserta didik PAUD sampai SMA yang tidak menerima kuota tersebut, itu bukan sekadar angka," ujar Putra dalam Raker bersama Kemendikbudristek, Rabu (25/8). Ia membayangkan bagaimana perasaan jutaan peserta didik yang mestinya mendapatkan bantuan itu ternyata malah tidak dapat. "Nah ini namanya rasa keadilan, kalau Mbak Esti bilang namanya Roso. Kami hadir untuk mewakili roso itu," katanya. Sement...

Taliban Berjanji Akan Melindungi Hak Perempuan di Afghanistan

Jakarta - Dalam konferensi pers pertama sejak menguasai ibukota Afghanistan, Taliban memberikan jaminan untuk menghormati hak-hak kaum perempuan "dalam batas-batas ajaran Islam". Mereka mengatakan perempuan berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, namun seperti apa kehidupan di bawah pemerintahan Taliban masih belum jelas. Banyak perempuan Afghanistan menyatakan ketakutan akan kembalinya aturan hukum represif yang pernah diterapkan pemerintahan Taliban sebelumnya. Berbagai organisasi internasional juga telah menyatakan keprihatinan serupa. "Taliban telah merenggut setiap harapan dari kaum perempuan Afghanistan,"ujar aktivis hak-hak perempuan Hoda Raha yang dihubungi di Kabul. "Kami kaum perempuan Afghanistan sangat bingung dengan apa yang terjadi di sini," katanya kepada ABC Information. "Bagaimana mungkin dunia bisa mempercayai Taliban, yang sangat bisa diketahui dari masa lalu mereka," ujarnya. Juru bicara Taliban telah...