Postingan

Partai PKS Usulkan Masa Kampanye Pemilu 2024 Diperpendek Menjadi 60-90 Hari Saja

Jakarta -  Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpendek menjadi 60-90 hari. Hal ini berbeda dengan KPU yang mengusulkan 120 hari. "Lalu mengenai usulan 120 hari masa kampanye dari KPU , saya cenderung setuju jika durasi tersebut diperpendek menjadi 60-90 hari. Prinsip pemilu mudah dan murah bagus jika diterapkan," katanya kepada wartawan, Kamis (27/1). Di sisi lain, ia memahami KPU sebagai penyelenggara menyiapkan waktu kampanye yang lama karena untuk pengadaan logistik Pemilu. Maka, diperlukan payung hukum yang memudahkan proses pengadaan logistik bila masa kampanye diperpendek. "Jika keputusan memperpendek masa kampanye diputuskan, mesti disiapkan payung hukum yang memudahkan proses pengadaan logistik. Plus perkuat pola kampanye yang memperkuat edukasi publik," ucapnya. Lebih lanjut, Mardani menitipkan pesan kepada KPU dan Bawaslu agar harus menyelesaikan peraturan untuk mensukseskan berbagai tahapan pemilu. S...

Ketua DPR RI Menggelar Rapim Dan Bamus Untuk Tetapkan Rancangan RUU TPKS

Jakarta - Pimpinan DPR RI akan menggelar rapat pimpinan (rapim) dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan nasib Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), pada hari ini, Kamis (13/1/2022). Ketua DPR Puan Maharani menyebut, rapim dan rapat Bamus adalah mekanisme wajib sebelum RUU tersebut bisa dibawa ke paripurna. "Hari Kamis kami pimpinan akan melaukan Rapim dan Bamus. Memang seperti itu mekanismenya, sebelum paripurna kami harus melakukan rapim dan bamus yang diwakili oleh 9 fraksi yang ada di DPR RI,"kata Puan Maharani pada Rabu (12/1/2022). Hasil dari Rapim dan Bamus hari ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR. "Insyaallah agenda tersebut akan kami bawa ke Rapur tanggal 18 Januari,"kata dia. Politikus PDIP itu menyebut perjalanan RUU TPKS menjadi undang-undang masih cukup panjang. Setelah menjadi RUU inisiatif DPR, RUU tersebut masih harus digodok bersama pemerintah ...

Pemerintah Berencana Menaikan Cukai Tembakau, Lalu Bagaimana Dengan Nasib Para Buruh Linting?

Jakarta - Pemerintah berencana memberlakukan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2022. Kendati demikian, langkah tersebut menyisakan pertanyaan mengenai nasib para buruh linting di sejumlah pabrikan sigaret keretek tangan atau SKT yang mayoritas kaum ibu. Bagaimana nasib mereka kelak? Rencana pemerintah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/ 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Kelobot, dan Tembakau Iris. Menurut anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, SKT berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. "Sangat penting menjaga kelestarian SKT. Negara harus berpihak pada produksi SKT yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja,"ujar Misbakhun, Senin (27/12/2021). Misbakhun bercerita ketika dirinya berkunjung ke dua pembuat SKT di Purwosari, Jawa Timur. Di sana dia melihat sebagian besar pekerja di kedua perusahaan itu adal...

DPR Mengupayakan Rancangan RUU TPKS Akan Masuk Dalam Sidang Paripurna, Kamis 16 Desember 2021

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimim Iskandar mengatakan DPR akan mengupayakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masuk dalam rapat paripurna penutupan Masa Sidang II Tahun 2021-2022 pada Kamis 16 Desember 2021. Ia menyebut pihaknya akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) terkait RUU TPKS. "Besok adalah paripurna terakhir yang mengakhiri masa persidangan terakhir. Saya berharap hari ini bisa Bamus, tapi saya belum bisa pastikan teknisnya udah siap atau belum," ujar Cak Imin kepada wartawan, Rabu (15/12/2021). Cak Imin menyebut Bamus sebagai salah satu syarat agar RUU bisa dibawa ke paripurna. Sementara untuk menyelenggarakan Bamus salah satu syarat adalah kehadiran pimpinan DPR dan fraksi. "Ya kelengkapan kehadiran saja,"kata dia. Selesai Disusun Sebelumnya, draf RUU TPKS telah selesai disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sebanyak tujuh dari sembilan fraksi menyetujui draf yang disusun tenaga ahli (TA...

PAN Sediakan Karpet Biru Untuk Ridwan Kamil Dan Jadikan Cawapres di Pilpres 2024

Jakarta - Partai Amanat Nasional ( PAN ) membuka peluang menduetkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Untuk itu, PAN membuka jalan bagi Ridwan Kamil bila ingin bergabung. Juru Bicara Muda PAN Dimas Prakoso Akbar mengatakan, Ridwan Kamil merupakan tokoh potensial sebagai capres 2024. Namun peluang Ridwan Kamil diusung partai politik sangat kecil "Ridwan Kamil merupakan 'barang bagus' untuk kontestasi 2024. Tapi sepertinya untuk skala Pilpres sangat kecil peluangnya bagi parpol-parpol untuk mau mengusung figur non parpol,"ujar Dimas kepada wartawan, Rabu (8/12). PAN menyarankan Ridwan Kamil masuk partai politik. Bila berminat ke PAN, Ridwan Kamil akan digelar 'karpet biru' untuk bergabung ke partai. "Kita menyarankan kang Emil kalau mau jadi capres cawapres 2024 segera masuk parpol. Apalagi beberapa waktu yang lalu beliau mengatakan mau masuk parpol di tahun 2022. PAN sangat terbuka dan antusias bagi R...

Kondisi Haji Lulung Hingga Kini Masih Tak Sadarkan Diri, Usai Dikabarkan Terkena Serangan Jantung

Jakarta - Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung dikabarkan mendapat serangan jantung. Dia dirawat di ICVCU (Intensive Cardiovascular Care Unit) dan sedang tidak sadarkan diri. Kabar tersebut disampaikan Ketum PAN Zulkifli Hasan lewat akun instgram miliknya @zul. hasan. "Hari ini saya menjenguk sahabat dan saudara kita semua, Haji Lulung. Beberapa hari lalu beliau dikabarkan mendapat serangan jantung berulang dan dirawat di ICVCU (Intensive Cardiovascular Care Unit) RS Harapan kita dan tak sadarkan diri,"tulis Zulhas, Kamis (3/12). Zulhas menyebut kini keadaan Lulung mulai sadar. Meski Lulung telah keluar dari PAN, Zulhas memastikan silahturahmi dengan Lulung tetap baik. "Alhamdulillah tadi saat saya dan Ketua DPW PAN DKI Eko Patrio menjenguk, Haji Lulung mulai siuman. Kita doakan segera sembuh dan pulih kembali. Saya katakan tadi kepada beliau: Persaudaraan harus selalu di atas politik,"ujar dia. Selain itu, Zulhas juga mendoaka...

Ketum Demokrat Sebut Jika Memang Dari Awal Moeldoko Ingin Mengambil Alih Partai Demokrat

Jakarta - Gugatan KLB Demokrat kubu Moeldoko terhadap Menteri Hukum dan HAM ditolak PTUN Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, keputusan PTUN memperkuat demokrasi Indonesia. "Keputusan hukum ini memberi pesan hangat bagi demokrasi kita, sebagai tanda kemenangan bagi rakyat,"kata AHY dalam konpers daring, Rabu (24/11/2021). AHY menyebut sejak awal Moeldoko memang berniat mengambil alih Partai Demokrat, meski awalnnya Moeldoko membantah namun kini terbukti. "Tiba-tiba tanpa izin Presiden, ia hadir di KLB ilegal. Kemudian permohonan kepengurusan dari hasil KLB ilegal itu ditolak oleh Kemenkumham, maka tidak bisa lagi dibilang KSP Moeldoko tidak serius untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat,"tegas dia. Meski telah kalah dalam gugatan, AHY mengaku telah diberi banyak nasihat bahwa Moeldoko akan terus berusaha mengambilalih Demokrat. "Saya pribadi sempat diberi peringatan oleh senior-senior saya ...

Golkar Dinilai Bisa Kalahkan Gerindra Pada Pilpres 2024 di Jabar, JIka Tidak Ada Isu Sentimen Agama

Jakarta - Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang diperhitungkan dalam Pemilu . Hal ini lantaran tingginya angka partisipasi masyarakat. Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Partai Golkar dinilai bisa merebut pangsa pasar pemilih dan mengalahkan Gerindra di Jabar, jika tidak ada isu sentimen keagamaan. "Sangat mungkin Golkar bisa kalahkan Gerindra karena coattail result. Tapi kalau ada sentimen agama, Partai PKS dan Gerindra bisa menguat lagi,"kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, Sabtu (20/11). Prayitno menjelaskan, suara Golkar bisa menguat signifikan jika berani mencalonkan kadernya sendiri sebagai Capres. Pencalonan ini akan memberi efek ekor jas kepada pemilihan legislatif. Namun jika hanya mencalonkan kadernya sebagai calon wakil presiden, sulit Golkar memenangkan pemilihan legislatif. "Soal Pilres, tergantung siapa pasangan Airlangga, Kalau Golkar koalisi dengan PDIP, asal jadi Capre...

Sikap Tidak Pantas Yang Dilakukan Oleh Moeldoko Selaku KSP Yang Tidak Patut di Jadikan Contoh

Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat , Herzaky Mahendra Putra keheranan atas sikap perilaku Kepala Staf Presiden Moeldoko yang dianggapnya tidak patut dan tidak bermoral. Masalahnya, Moeldoko dinilai masih terus berusaha mengusik legalitas Partai Demokrat versi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Moeldoko tidak layak dijadikan contoh dengan menjadi begal politik, berusaha merampas kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, secara ilegal, melanggar norma-norma kepatutan dan aturan hukum,"kata pria karib disapa Zaky ini melalui keterangan tertulis diterima, Minggu (14/11). Dia juga menegaskan, Moeldoko dengan sikap yang mengintervensi legalitas Partai Demokrat, tidak menghargai dan menjaga nama baik Presiden Joko Widodo sebab sudah mempercayakan posisi sestrategis KSP. "Moeldoko selaku KSP bukannya fokus bantu Presiden, malah kerja paruh waktu (part time) berusaha merebut kepemimpinan sah Partai Demokrat di bawah ketum AHY d...

Terkait Dalam KTT COP26 di Galsgow, PKB Siap Dukung Presiden Jokowi Untuk Selamatkan Alam

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, pihaknya memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyelamatkan alam sebagaimana disampaikan dalam KTT COP26 di Glasgow beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Talkshow Bersama Pelaku Usaha bertajuk 'Meningkatkan Pendapatan Ekonomi dan Komitmen Menjaga Lingkungan', Senin, 8 November 2021. "Kita dukung Pak Jokowi menjadi pahlawan dunia dalam menyelamatkan bumi ini,"kata dia dalam keterangannya. Cak Imin memandang, Indonesia memiliki kedudukan khusus dan dapat memainkan peran penting dan utama dalam mendinginkan suhu bumi. Sudah banyak bukti bahwa fenomena alam di belahan dunia terjadi. "Kita menjadi paru-paru dunia, karena hutan alam kita dan hutan mangrove kita, akan dan telah menyerap karbon dalam skala raksasa,"kata dia. Cak Imin menilai perubahan iklim hanya dapat diatasi dengan dua cara, yaitu peru...

Puan Maharani Menegaskan Prihatin Dengan Kecurangan CPNS di Sejumlah Titik Lokasi Seleksi

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin dengan peristiwa kecurangan CPNS 2021 saat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang terjadi di sejumlah titik lokasi seleksi. Indikasi kecurangan pada tahap seleksi CPNS dinilai harus mendapat perhatian serius. "Kecurangan dalam seleksi CPNS harus diusut tuntas karena tidak hanya merugikan peserta lain, tapi pada akhirnya akan merugikan pelayanan publik,"kata Puan di Jakarta, Rabu (3/11/2021). Menurut Puan, berbagai kecurangan tersebut berpotensi meloloskan aparatur negara yang tidak cakap dan juga tidak berintegritas. "Kita tidak ingin pelayanan publik menjadi buruk dengan adanya ASN yang lolos tes CPNS dari hasil cheating. Peserta yang cheating jangan sampai lolos,"tegasnya. Puan meminta ada investigasi menyeluruh terhadap kasus yang viral di media sosial itu. "Juga harus ada evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan SKD, termasuk dari segi IT. BKN harus bisa menutup celah kecurangan tes CPN...

Demokrat: Etika Politik, Jika Penguasa Yang Sedang Berkuasa Tidak Boleh Bandingkan Dengan Penguasa Dahulu

Jakarta - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, Partai Demokrat berpegang pada fatsun politik bahwa penguasa yang sedang berkuasa tidak patut menjelekan penguasa pendahulu. Persoalan pandemi seharusnya menjadi fokus bersama dan saling evaluasi ketimbang membandingkan kepemimpinan era sebelumnya. Menurut Kamhar, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin, Demokrat tidak menghakimi pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. "Kami berpegang pada fatsun etika politik berbangsa dan bernegara bahwa penguasa yang sedang berkuasa tak patut dan tak pantas untuk menjelek-jelekkan penguasa pendahulunya,"ujar Kamhar kepada wartawan, Rabu (27/10). Saat ini, menurut Kamhar, negara masih diterpa berbagai masalah akibat pandemi Covid-19. Seharusnya semua pihak saling berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. "Negara dan rakyat kita sedang diterpa berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19, semestinya semua elemen ba...

Presiden Jokowi Menerima Kunjungan Menteri Luar Negeri Malaysia, Untuk Meningkatkan Kerjasama Bilateral Dan Perdamaian

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Saifuddin Abdullah di Istana Merdeka, Senin (18/10/2021). Dalam pertemuan itu, Jokowi ingin agar Indonesia dan Malaysia terus meningkatkan kerja sama bilateral maupun perdamaian. "Indonesia dan Malaysia akan dapat terus meningkatkan kerja sama. Tidak saja untuk kepentingan bilateral kita namun juga untuk perdamaian dan kesejahteraan Kawasan,"kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin. Setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan PM Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yakoob berencana akan berkunjung ke Indonesia pada November mendatang. Menurut dia, Jokowi menyambut baik rencana kedatangan PM Sabri. "Kunjungan menunjukkan kuatnya hubungan kedua negara dan akan digunakan tidak saja membahas hubungan bilateral namun juga isu-isu kawasan dan global ,"jelas Retno yang ikut mendampingi Jokowi. Perj...

Sahabat Ganjar Gelar Acara Gerebek Pasar Untuk Membantu Masyarakat Terdampak Pandemi

Jakarta - Sahabat Ganjar menggelar kegiatan grebek pasar di wilayah Banten. Hal itu dilakukan guna memberikan bantuan ekonomi, berupa sembako kepada warga terdampak pandemi. "Giat ini dilakukan untuk sedikit meringankan beban dan bangkitkan semangat masyarakat, kami menyasar pedagang pasar tradisional dan buruh pabrik di Banten,"kata Asrul, Ketua DPC Sahabat Ganjar Serang dalam siaran pers diterima, Minggu (10/10/2021). Asrul berharap, para buruh dan para pedagang kecil yang kehilangan pekerjaan serta menurunnya omset dagangannya bisa mendapatkan pekerjaan baru. "Walaupun pandemi Covid-19 mulai melandai, para buruh dan pedagang kecil ini harus tetap semangat, terutama untuk menafkahi keluarganya,"ucap Asrul. Grebek pasar Sahabat Ganjar kali ini dilakukan di kawasan Serang dan Cilegon, seperti di Pasar Petir dan Pasar Baros, dan Pasar Rau. Sedangkan, kaum buruh yang disasar adalah mereka yang bekerja di Kawasan Industri Cilegon. Sembako diberikan ada...

Golkar Menyebut Jika Anak Muda Memahami Pancasila Dengan Pola Dan Pemaknaan Yang Berbeda

Jakarta - Ketua Balitbang Golkar Jerry Sambuaga memandang, Pancasila adalah sebuah ideologi yang sangat integratif dan adaptif terhadap kemajuan tetapi masih berpijak pada nilai dan karakter bangsa Indonesia sendiri. Hal ini disampaikannya dalam rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2021. Dirinya memandang, Pancasila itu Ideologi yang relatif lengkap dan terbuka. Di dalamnya terkandung bukan hanya nilai dan kearifan nasional tetapi juga sifat akomodatif terhadap kemajuan dan modernitas. "Energy Kesaktian Pancasila ini harus dimaknai sebagai upaya untuk menyegarkan pemahaman sekaligus mewujudkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," Kata Jerry dalam keterangannya, Senin (4/10/2021). Meski demikian, dia menyadari bahwa generasi milenial sekarang mempunyai cara berbeda dalam memahami Pancasila itu sendiri. "Bukan berarti anak muda tidak memahami dan mengimplementasikan Pancasila. Karakter dan polanya saja yang berbeda. Mer...

Menjelang Pilkada 2024, PKB Tak Masalah PJ Kepala Daerah Dijabat TNI Atau Polri

Jakarta - Politikus PKB Luqman Hakim mengatakan, menjelang Pilkada 2024 maka pemimpin daerah yang akan habis di tahun 2022 dan 2023 akan segera digantikan oleh penjabat (Pj) kepala daerah. Dia pun tak masalah jika posisi tersebut dijabat oleh TNI dan Polri. "Sepanjang ketentuan dalam UU nomor 10 Tahun 2016 yang saya sebutkan di atas terpenuhi, tidak ada masalah. Pj kepala daerah yang berasal dari TNI/Polri, bisa dipertimbangkan untuk memimpin daerah-daerah yang tingkat ancaman gangguan ketertiban sosialnya tinggi,"kata dia saat dikonfirmasi, Senin (27/9/2021). Anggota Komisi II DPR RI ini menuturkan hal tersebut bukanlah barang baru untuk di Pilkada 2024. Ini pernah terjadi pada Pilkada sebelumnya di Jawa Barat dan Aceh. "Apakah penunjukkan Pj kepala daerah dari TNI/Polri ini melanggar aturan? Jawabannya tergantung apakah di dalam organisasi TNI/Polri ada struktur Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,"tutur Luqman. ...

Diyakini Memiliki Perubahan DPC Demokrat Flores Timur Mendukung Leo Lelo

Jakarta - Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan digelar pada 24 September 2021 mendatang di Kupang. Sebanyak dua kandidat yang akan mendapatkan dukungan dari 22 DPC dalam Musda kali ini yakni, Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore dan Leonardus Lelo, anggota DPRD NTT dari partai Demokrat. Dukungan dari ketua-ketua DPC pun mulai mengalir ke dua kandidat ini, termasuk DPC Partai Demokrat Kabupaten Flores Timur (Flotim). Ketua DPC Partai Demokrat Flotim, Yohanes Paru mengaku siap mendukung Leonardus Lelo dalam Musda kali ini. Menurut dia, alasan DPC Flotim mendukung Leonardus Lelo karena melihat kondisi riil partai Demokrat dalam perolehan kursi legislatif yang tidak signifikan di masa kepemimpinan sebelumnya. "DPC Demokrat Flotim mendukung Leonardus Lelo karena tingkat keberhasilan pemimpin sebelumnya. Misalnya, perolehan kursi tidak signifikan untuk dapil wilayah kita dan lainnya. Sejak kepemimpinan Jefri Riwu Kore, malah berkur...

Beredar Surat Pelaksanaan HUT Partai Demokrat Tercantum Moeldoko, Iti Siap Membubarkan Acara Ilegal Tersebut

Jakarta - Beredar surat bertuliskan Pendiri Partai Demokrat dengan warna biru di tengah kertas. Kemudian di sisinya terdapat lambang partai mercy. Tepat di bawah tulisan besar itu, terdapat kalimat Panitia Pelaksanaan HUT ke-20 Partai Demokrat. Masih dalam surat yang sama, juga tercantum nama Kepala Staf Presiden (KSP), Moledoko yang akan memberikan sambutan. Kemudian ada juga nama Marzuki Ali, R. M. Rompas dan M. Darmizal. Dalam surat yang ditandatangani Djoko Setyo Widodo selaku Ketua Panitia dan Jackson Luntungan sebagai sekretarisny itu tertera acara akan berlangsung di Resort JHL Solitaire, Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada Jumat malam, 10 September 2021, pukul 19.00 WIB. Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya mengaku kini tengah bersiaga di sekitar lokasi acara, bersama pengurus DPD, DPC hingga anggota DPRD Tangerang Raya dan Banten. "Jika acara tersebut masih tetap dilaksanakan, maka akan banyak kader dan simpatisan Demokrat Banten datang k...

Penjelasan Relawan Jokowi Mania (Joman), Jokowi Akan Segera Melakukan Reshuffle Kabinet

Jakarta - Ketua Umum relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer meyakini Presiden Jokowi bakal segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Dia pun menyinggung menteri Jokowi sebagai 'brutus'. Tidak faithful kepada presiden. "Kalau kabinet yang tidak devoted kita sudah tahu dari awal, kan mereka pada 'brutus'. Mereka memang oriented-nya pertama nyari duit, ngegarong di pemerintahan Jokowi, Jokowi sudah tahu itu," katanya kepada wartawan pekan lalu. Menurut dia, Jokowi akan melakukan reshuffle pada Oktober atau September mendatang. Salah satunya untuk mengakomodir dukungan PAN di dalam kabinet. "Kalau enggak September ini atau Oktober ini kan ada reshuffle besar-besaran,"katanya. Ada dua menteri yang disebutkan Noel yang pasti terkena reshuffle. Sebab, menurutnya dua menteri ini kerap sekali melakukan tindakan yang salah dan merugikan pemerintahan Jokowi. Satu di antaranya Mensesneg Pratikno dan Menteri Perdagangan M Luthfi....

Untuk Rencana Pemindahan Ibukota Harus di Pagari Dengan PPHN Agar Terjamin

Jakarta - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, menyambut positif soal rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan menyerahkan surat presiden atau surpres terkait RUU Ibu Kota Negara( IKN) baru ke DPR RI. Meski demikian, menurut dia, rencana pembangunan IKN ke Kalimantan Timur membutuhkan payung hukum yaitu salah satunya melalui Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN. Hal ini disampaikannya pada discussion forum Stadium General Kongres II Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA-KAMMI) di Jakarta, Sabtu 28 Agustus 2021. "Gagasan besar Presiden Jokowi ini harus dijadikan contoh praktis betapa untuk memastikan kesinambungan rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru itu, bangsa kita sangat membutuhkan payung hukum yang lebih kokoh untuk hadirnya ketentuan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN," kata Basarah dalam keterangannya, Minggu (29/08/2021). "Tanpa PPHN, siapa yang akan menjamin presiden terpilih tahun 2024 nanti benar-benar ...